Persyaratan :

1. Surat Permohonan
2. Proposal Kegiatan yang akan dilaksanakan

Dokumen Wajib :

1. Surat Permohonan
2. Proposal penelitian
3. Fotokopi KTP (Peneliti atau penanggung jawab)
4. Surat Pernyataan (Menaati dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Bertanggung jawab atas keabsahan dokumen yang diserahkan)

Dokumen Tambahan (Sesuai Jenis Pemohon) :

1. Untuk Mahasiswa (Kartu Tanda Mahasiswa (KTM))
2. Untuk Peneliti dari Badan Usaha/Organisasi (Akta pendirian badan usaha dan Fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan)
3. Untuk Penelitian Individu Non-Lembaga (Surat keterangan dari instansi terkait tempat tinggal)

Lain-lain :

1. Pas Foto (ukuran 4×6 cm, jumlah 2 lembar)
2. Surat Pengantar

Persyaratan :

1. Surat Permohonan/Pengantar dari Perguruan Tinggi/Sekolah
2. Daftar Nama Peserta.
3. Proposal Kegiatan.
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

A. Syarat Permohonan Persetujuan Mutasi dalam satu Instansi Pusat (pemindahan ASN di dalam lingkup instansi yang sama):

1. Surat permohonan mutasi
2. Surat persetujuan mutasi (dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi penerima)
3. Surat persetujuan mutasi (dari PPK instansi asal)
4. Salinan sah keputusan pangkat dan jabatan terakhir
5. Salinan sah penilaian prestasi kerja:
6. Surat pernyataan tidak sedang tugas belajar atau ikatan dinas
7. Surat keterangan bebas temuan
8. Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
9. Tidak dalam proses hukuman disiplin atau peradilan
10. Jabatan dan kualifikasi
11. Minimal 2 tahun masa kerja

B. Syarat Permohonan Persetujuan Mutasi ASN (Provinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya,Pemindahan ASN antara Pemerintah Daerah ke Instansi Pusat, atau sebaliknya)

Persyaratan Umum:
   1. Status PNS
   2. Masa Kerja (Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 7 tahun sejak diangkat sebagai PNS)
   3. Tidak Sedang Menjalani Hukuman
   4. Tidak Sedang Tugas Belajar/Ikatan Dinas
   5. Kinerja Baik
   6. Persetujuan PPK
Dokumen yang Diperlukan:
   1. Surat Permohonan Pribadi
   2. Surat Persetujuan/Rekomendasi
   3. Fotokopi SK (Surat Keputusan (SK) CPNS dan SK PNS, SK pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir, SK jabatan terakhir yang dilegalisir)
   4. Penilaian Prestasi Kerja
   5. Daftar Riwayat Hidup (DRH).
   6. Surat Pernyataan Bebas Temuan
   7. Surat Pernyataan Tidak Menuntut:.
   8. Dokumen Lainnya (Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir, Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg),Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari unit instansi asal dan/atau instansi penerima,Fotokopi KTP, KK, dan surat nikah (jika dengan alasan mutasi, misalnya mengikuti suami/istri))

C. Syarat Permohonan Persetujuan Mutasi ASN (Mutasi Antar-Instansi Pusat: Pemindahan ASN dari satu instansi pusat ke Instansi Pusat lainnya)

Persyaratan Umum:
   1. Status PNS
   2. Masa Kerja (Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sejak diangkat sebagai PNS)
   3. Kinerja Baik
   4. Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin
   5. Kesesuaian Kompetensi dan Formasi
   6. Persetujuan Pejabat
Dokumen yang Diperlukan:
   1. Surat Permohonan Mutasi
   2. Surat Persetujuan/Rekomendasi
   3. Salinan SK(Fotokopi sah Surat Keputusan (SK) CPNS, Fotokopi sah SK PNS,Fotokopi sah SK Pangkat Terakhir, Fotokopi sah SK Jabatan terakhir (jika ada))
   4. Dokumen Kinerja (Fotokopi sah SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir)
   5. Dokumen Lainnya (Daftar Riwayat Hidup, Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg, Surat Pernyataan Tidak Menuntut Jabatan, Biaya Pindah, atau Fasilitas Lainnya dari pemohon di atas materai, Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat (jika diminta oleh instansi))

Persyaratan :

1. Identitas Pemohon (Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASN yang bersangkutan)
2. Surat Permohonan Resmi (Surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kantor yang menyatakan maksud dan tujuan permintaan rincian gaji (misalnya untuk pengajuan kredit ke bank, beasiswa anak, atau keperluan administrasi lainnya))
3. Surat Keputusan (SK) Kepegawaian Terakhir (Seperti SK CPNS, SK Pangkat Terakhir, atau SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir, yang memuat data kepegawaian terkini)
4. Kartu Pegawai (Karpeg)

Dokumen umum yang dibutuhkan :

1. Formulir KP4 yang sudah diisi
2. Fotokopi KK.
3. Fotokopi KTP pasangan
4. Fotokopi akta nikah (legalisir jika tidak ada barcode).
5. Fotokopi akta kelahiran anak (legalisir jika tidak ada barcode)
6. Fotokopi SK CPNS/PNS/PPPK
7. Fotokopi NPWP

Dokumen tambahan sesuai perubahan data :

1. Perubahan akibat perceraian atau kematian (Akta cerai atau akta kematian)
2. Perubahan akibat anak yang sudah kuliah (Surat Keterangan Masih Kuliah dari institusi pendidikan yang relevan)
3. Jika pasangan bekerja (Listing gaji terakhir pasangan, Surat pernyataan dari pasangan yang menyatakan tidak menunjang keluarga, jika pasangan juga PNS/PPPK, SK pengangkatan pasangan)

1. Cuti Tahunan :

Persyaratan Umum:
   1.  ASN yang telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja
Dokumen pendukung:
   1. Formulir cuti (surat permohonan cuti tertulis yang mencantumkan alasan, tanggal mulai, dan lama cut)
   2. Rekomendasi/persetujuan dari atasan langsung.
   3. Fotokopi SK terakhir

2. Cuti Sakit

Persyaratan Umum:
   1. Diberikan kepada ASN yang sakit dan tidak dapat melaksanakan tugas
Dokumen pendukung:
   1. Formulir cuti (Surat permohonan tertulis)
   2. Surat keterangan dari dokter pemerintah atau unit pelayanan kesehatan pemerintah yang menyatakan perlunya cuti dan lamanya waktu istirahat.

3. Cuti Melahirkan

Persyaratan Umum:
   1. Diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS/PPPK, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. Untuk anak keempat dan seterusnya, diberikan cuti besar.
Dokumen pendukung:
   1. Formulir cuti (Surat permohonan tertulis)
   2. Fotokopi SK CPNS/PNS/PPPK.
   3. Fotokopi pangkat/golongan terakhir.
   4. Surat keterangan dari dokter atau bidan (Perkiraan tanggal persalinan, yang membantu dalam perencanaan periode cuti (cuti bisa diambil beberapa waktu sebelum dan sesudah HPL)).
   5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

4. Cuti Karena Alasan Penting

Persyaratan Umum (Diberikan karena alasan mendesak seperti):
   1. Ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia (dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan)
   2. Salah satu anggota keluarga meninggal dunia dan ASN yang bersangkutan harus mengurus hak-haknya.
   3. Melangsungkan perkawinan.
Dokumen pendukung:
   1. Surat permohonan cuti tertulis.
   2. Surat keterangan rawat inap atau surat keterangan kematian dari unit pelayanan kesehatan/pihak berwenang (misalnya, Ketua RT untuk bencana alam). 

Persyaratan Umum:
   1. Perorangan (Warga Negara Indonesia (WNI)).
   2. Kelompok Orang / Organisasi (Harus melampirkan surat kuasa bermaterai dari pemberi kuasa dan salinan identitasnya)
   3. Badan Hukum Indonesia (Harus melampirkan bukti pengesahan status badan hukum, seperti Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM)

Dokumen yang dibutuhkan:
   1. Formulir Permohonan Informasi
   2. Identitas Diri (Untuk pemohon perorangan: Fotokopi/scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lain yang masih berlaku, Untuk pemohon badan hukum: Salinan identitas pimpinan badan hukum dan salinan akta pendirian badan hukum)
   3. Surat Pengantar/Kuasa (jika diperlukan) (Surat pengantar resmi dari instansi pemohon atau surat kuasa bermaterai jika permohonan diajukan oleh perwakilan)
   4. Proposal atau Term of Reference (TOR) (Untuk permohonan data yang tujuannya untuk pengkajian, penelitian, tugas akhir, atau sejenisnya, beberapa instansi meminta lampiran proposal/TOR yang mencakup metode, sasaran, dan jadwal kegiatan)

Dari ASN:
   1. Surat permohonan izin cerai dari yang bersangkutan.
   2. Surat pernyataan kesepakatan cerai suami-istri (asli bermeterai).
   3. Surat pernyataan bersedia membagi gaji (khusus untuk penggugat pria)

Dari instansi/unit kerja:
   1. Surat pengantar dari Kepala Satuan/Unit Kerja
   2. Berita Acara Pemeriksaan Suami-Istri dari Unit Kerja.
   3. Surat rekomendasi dari Kepala Satuan/Unit Kerja.
   4. Surat Keterangan dari BP4 (Badan Penasihatan Perkawinan dan Perceraian) jika ada.

Dokumen pendukung:
   1. Fotokopi surat nikah yang dilegalisir
   2. Fotokopi SK Pangkat/Jabatan terakhir yang dilegalisir.
   3. Fotokopi KTP suami dan istri yang dilegalisir.
   4. Foto berwarna suami dan istri ukuran 4x 6 cm masing-masing 1 lb.
   5. Fotokopi Karis/Karsu (Kartu Istri/Kartu Suami).
   6. Surat keterangan dari Kelurahan/Desa yang diketahui oleh Camat yang menerangkan alasan perceraian.
   7. Surat Gugatan Cerai (jika ASN sebagai tergugat).

Persyaratan :

1. Surat pengantar dari universitas.
2. Proposal penelitian.
3. Surat persetujuan/pengesahan proposal.
4. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

Persyaratan :

1. Dokumen sampul LCKH.
2. Dokumen LKB.

Persyaratan :

1. Dokumen Surat Keterangan Atasan Langsung.
2. Dokumen Screen Shoot Asli Tidak Bisa Presensi Presensi Pusaka yang menampilkan waktunya.

Persyaratan :

1. Surat permohonan tanda daftar.
2. Profil LPQ.
3. Susunan pengurus.
4. SK Kepala dan tenaga pengajar.
5. Data Kepala dan data pengajar.
6. Fotocopy Ijazah Kepala dan Pengajar.
7. Fotocopy Syahadah Kepala dan pengajar.
8. Data santri.
9. Surat keterangan tanah.
10. Akta notaris yayasan.
11. Surat keterangan domisili dari Kelurahan.
12. Denah Lokasi.

Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Rencana Anggaran Bantuan (BAP).
3. BAP EMIS.
4. Piagam Statistik.
5. Surat izin pendirian.
6. NPWP.
7. Buku Rekening BANK.

Persyaratan Khusus :

1. Memiliki paling sedikit 15 santri mukim.
2. Memenuhi unsur Pesantren ( Arkanul Ma’had ) yang terdiri dari keberadaan Kyai, Santri Mudin, Pondok atau Asrama, Masjid atau Mushala, serta kajian kitab kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Mu’alimin.
3. Berkomitmen dalam pencapaian tujuan umum Pesantren yang sejalan dengan visi, miri dan tujuan Pembangunan Nasional.
4. Berkomitmen dalam Pembangunan Moral dan Karakter melalui keteladanan / panutan , membangun kecerdasan dan kopetensi keahlian santri.

Administrasi :

1. Asli scan Surat Permohonan Pendaftaran Keberadaan Pesantren yang ditanda tangani oleh Kyai/ Pimpinan / Pengasuh Pesantren dan berstempel Lembaga.
2. Asli Scan Formulir Pengajuan Pendaftaran Keberadaan Pesantren yang ditanda tangani oleh Kyai/ Pimpinan/ Pengasuh dan berstempel Lembaga.
3. Asli scan surat pernyataan bahwa Pondok tsb mengamalkan nilai Islam rahmatan lil’alamin dan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika, dll yang ditanda tangani oleh Kyai, Pimpinan. Pengasuh dan berstempel Lembaga.
4. Mengisi data santri mukim.
5. Mengisi data Tenaga Pendidik.
6. Mengisi data Tenaga Kependidikan.
7. Membuat Surat Rekomendasi yang menerangkan pengasuh/ pimpinan pondok lulusan dari pondok pesantren mana.
8. Asli scan Surat Rekomendasi Ormas Islam.
9. Membuat RAB ( Rencana Anggaran Belanja ) Pesantren selama 1 tahun kedepan.
10. Asli scan Sanad Keilmuan Pimpinan Pondok.
11. Asli scan Ijazah/ Syahadah bukti lulusan pesantren .
12. Asli scan pdf KTP Pendiri atau Pimpinan.
13. Asli/ Salinan PDF Kartu NPWP.
14. Asli/ Salinan pdf Akta Notaris Yayasan.
15. Asli/ Salinan pdf SK Kemenkumham.
16. Asli/ Salinan pdf bukti kepemilikan tanahyang terdapat nama kepemilikan ha katas tanah.
17. Asli scan pdf Surat keterangan domisili dari Kelurahan / Desa.
18. Pondok Pesantren yang mengajukan pembaruan PSP wajib melampirkan dokumen Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) / Persetujuan Bangunan Gedung ( PBG ) dan Sertifikat Laik Fungsi ( SLF ).
19. 19.Dokumen poto-poto seperti Poto Struktur Organisasi Pesantren, Poto Papan Nama Pesantren, poto Asrama, poto Masjid/Mushola, poto Ruang Belajar, poto Aktivitas Pembelajaran Kitab Kuning, poto Denah Pesantren, poto Dapur dan Poto MCK/ Sanitasi.

Persyaratan :

1. Nama dan Jenjang Madrasah Diniyah Takmiliyah (lampiran profil MDT).
2. Tersedia tenaga pengelola, terdiri dari:
    a. Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah bagi jenjang ula, Wustha dan ulya.
    b. Pimpinan (mudir dan wakil mudir) bagi jenjang MDT Al Jami’ah.
    c. Guru atau dosen sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
    d. Tenaga administrasi/kependidikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
    e. Struktur organisasi kepengurusan MDT.
    f. MDT Al Jami’ah di PTU (melampirkan SK Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi) sedangkan MDT Al Jami’ah di Yayasan (melampirkan SK Kemenkumham).
    g. Upload KTP untuk pengurus.
3. Tersedia tempat/ ruang belajar yang memadai (lampiran daftar sarana prasarana).
4. Kualifikasi Guru, meliputi:
    a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula minimal terdapat 1 guru dengan kualifikasi S1/D-IV Pendidikan Keagamaan Islam dan atau Pendidikan Pesantren dan atau lulusan Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya (lampiran ijazah).
    b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya minimal terdapat 1 guru dengan kualifikasi S1/ DIV Pendidikan Keagamaan Islam dan atau Pendidikan Pesantren (lampiran ijazah).
    c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Al Jami’ah minimal terdapat 1 dosen dengan kualifikasi S1 Pendidikan Keagamaan Islam dan atau Pendidikan Pesantren jenjang Ma’had Aly/jenjang Ulya (lampiran ijazah).
5. Surat keterangan domisili dari Kelurahan/ Kepala Desa.
6. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama untuk pengajuan ijin operasional MDT tingkat ula dan wustha.
7. Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota untuk pengajuan ijin operasional MDT semua tingkatan.
8. Tersedia calon santri sekurang-kurangnya 15 (lima belas) lampiran daftar calon santri/mahasantri.
9. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) teori dan praktek. Sarana dan prasarana yang ada meliputi lahan terbangun, lahan terbuka, media pembelajaran penunjang.
10. Surat Pernyataan bermaterai 10.000 yang memuat:
    a. Loyal terhadap Pancasila, UUD 1945 dan NKRI dan tidak berafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia.
    b. Bersedia dan sanggup menyelenggarakan dan mengelola Madrasah Diniyah Takmiliyah dengan baik dan bertanggung jawab.

Persyaratan :

1. Asli Surat Permohonan Izin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah yang ditandatangani oleh Kyai Kepala Madrasah Diniyah.
2. Asli Surat Pernyataan yang menyatakan komitmen untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah sekurangnya sebagaimana ketentuan umum penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
3. Profil Madrasah Diniyah.
4. Asli Formulir Pengajuan Izin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah.
5. Daftar Nama Santri by name by address.
6. Salinan Akta Notaris.
7. Salinan NPWP.

Persyaratan :

1. Dokumen sampul LCKH.
2. Dokumen LKB.

Persyaratan :

1. Surat Permohonan Pendaftaran Masjid/Musholla Kpd Kakankemenag/Kepala KUA.
2. Mengisi form profil Masjid/Musholla di link ini (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GZ4ABDJhPSAL6nUaijWhomIbyQan-zWj/edit?usp=sharing&ouid=115586023395072486695&rtpof=true&sd=true)
3. FC. Susunan Pengurus Takmir Masjid/Musholla.
4. FC. KTP Pengurus Inti Masjid/Musholla (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
5. FC. Surat Kepemilikan/status Tanah Masjid/Musholla
6. FC. Jadwal Kegiatan takmir Masjid/Musholla

Persyaratan :

1. Surat Permohonan Pendaftaran Majelis Taklim ke Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga (melampirkan kontak person)
2. Rekomendasi dari KUA
3. FC. KTP Pengurus
4. Struktur Pengurus (SK dan Lampiran)
5. Surat keterangan domisili majelis taklim dari desa/ kelurahan
6. FC. KTP Jemaah
7. Memiliki paling sedikit 15 (lima belas) orang jemaah

Persyaratan :

1. Surat Permohonan ukur arah kiblat Masjid/Musholla Kpd Kakankemenag/Kepala KUA (diberi kontak person).

Persyaratan :

1. Surat Permohonan Rohaniwan (melampirkan kontak person).

Persyaratan :

1. Surat Permohonan Perpanjangan Majelis Taklim ke Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga (melampirkan kontak person).
2. Menunjukkan Surat Keterangan Terdaftar yang lama.
3. FC. KTP Pengurus baru bila diganti.
4. Struktur Pengurus (SK dan Lampiran) bila diganti.

Persyaratan :

1. Surat Permohonan Pembaca Do’a (melampirkan kontak person)

Persyaratan :

1. Surat Permohonan Rekomendasi Bantuan Majelis Taklim ke Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga (melampirkan kontak person)
2. Proposal permohonan bantuan
3. Surat keterangan domisili dari pemerintah.

Persyaratan :

1. Surat Permohonan Rekomendasi Bantuan Masjid atau Mushola ke Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga (melampirkan kontak person)
2. Proposal Permohonan Bantuan
3. Surat keterangan domisili dari pemerintah

Persyaratan :

1. Surat Permohonan Data Tempat Ibadah Muslim ke Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga (melampirkan kontak person)

Persyaratan :

1. Dokumen sampul LCKH.
2. Dokumen LKB.

Persyaratan :

1. Surat Permohonan dari Pimpinan Gereja Lokal.
2. SK Penugasan/Pengangkatan sebagai Pendeta dari Induk Organisasi Gereja/Sinode.
3. Struktur Pengurus Gereja dan melampirkan fotokopi KTP.
4. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan atau surat pernyataan bermaterai oleh Pimpinan Gereja Lokal mengenai kepemilikan tempat ibadah.
5. Profil Gereja.
6. Surat Keputusan Pelembagaan Gereja Lokal dari Induk Organisasi Gereja/Sinode.
7. Surat Pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa Induk Organisasi Gereja/Sinode dan Internal Gereja Lokal tidak dalam Sengketa/Konflik.
8. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal tentang Pendaftaran Induk Organisasi Gereja/Sinode yang masih berlaku.

Persyaratan :

1. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.
2. Foto Copy SK terdaftar lembaga pemohon pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI.
3. Surat jaminan dari pemohon sebagai Lembaga sponsor TKA di Indonesia.
4. Foto Copy Paspor TKA berwarna yg masih berlaku (masa berlaku paspor minimum 2 tahun).
5. Foto Copy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( RPTKA) yang telah disetujui Kemenaker sebelumnya.
6. Laporan hasil kerja/ kegiatan TKA selama 2 tahun.
7. Curriculum Vitae (Riwayat Hidup) tenaga asing yang Bersangkutan.
8. Foto Copy polis asuransi kesehatan TKA untuk jangka waktu masa kunjungan.
9. Foto copy ijazah terakhir TKA.
10. Surat Pernyataan.
11. Sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai rohaniwan.
12. Pas foto TKA terbaru berwarna ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah 1 Lembar
13. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Persyaratan :

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.
2. Foto Copy Surat Keterangan Tanda lapor (SKTL) Lembaga.
3. Foto Copy STNK dan BPKB (Kendaraan bermotor atas nama lembaga).
4. Surat Pernyataan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional lembaga.
5. Foto Copy KTP Penanggung Jawab.

Persyaratan :

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.
2. Foto Copy Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) Lembaga.
3. Sejarah singkat berdirinya Yayasan Keagamaan Kristen.
4. Susunan Pengurus Yayasan Keagamaan Kristen.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Keagamaan Kristen.
6. Foto copy akta pendirian Yayasan dan atau Perubahan Yayasan (jika ada).
7. Foto copy surat dari Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan akta Pendirian.
8. Foto copy surat Menteri Hukum dan HAM mengenai Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau perubahan data Yayasan.
9. Rekomendasi dari tiga (3) Yayasan Keagamaan Kristen atau gereja yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
10. Visi dan Misi Yayasan Keagamaan Kristen.
11. Program kerja dan laporan tahunan kegiatan Yayasan Keagamaan Kristen untuk Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang, tahunan dan lima tahunan oleh Pengurus Yayasan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI.

Persyaratan :

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.
2. Proposal Kegiatan Keagamaan.
3. Foto Copy KTP Penanggung Jawab Kegiatan.
4. Foto Copy Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) Lembaga.

Persyaratan :

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.
2. Foto Copy Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) Lembaga.
3. Foto Copy KTP Pimpinan Lembaga.
4. Surat Pernyataan bahwa kendaraan/mesin tersebut digunakan untuk kegiatan operasional lembaga.

Persyaratan :

1. Dokumen sampul LCKH.
2. Dokumen LKB.

Persyaratan :
1. Pembuatan Akun Pribadi Guru di EMIS GTK (Simpatika)
2. Lulus PPG dan verval NRG di EMIS GTK (Simpatika)
3. Pengajuan Keaktifan Kolektif Madrasah di EMIS GTK (Simpatika) tiap Semester
4. Cetak dokumen Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) tiap Semester
5. Cetak dokumen Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) tiap Semester
6. Daftar Kehadiran Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah (S35) tiap bulan
7. Cetak Surat Keterangan Analisis Kelayakan Penerima Tunjangan ( SKAKPT ) S36 tiap bulan

Persyaratan :
1. LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) TW sebelumnya, Pastikan LPJ telah selesai dan diunggah.
2. PKS (Perjanjian Kerja Sama) Dokumen ini wajib ditandatangani pihak terkait sebagai dasar penyaluran dana.
3. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) untuk tersebut.
4. SPTJB (Surat Pertanggungjawaban Belanja) untuk TW sebelumnya.
5. Kuitansi resmi sesuai ketentuan.
6. Surat permohonan pencairan sesuai format yang disediakan.

Persyaratan :
1. Proposal Pendirian Madrasah : Berisi surat pengajuan, visi-misi, struktur kepengurusan, kurikulum, jadwal pelajaran, data guru dan siswa/santri, serta sarana dan prasarana.
2. Dokumen Legelitas Yayasan : Foto copy akte notaris yayasan dan SK pengesahan dari Kemenkumham.
3. Dokumen Manajemen : Struktur organisasi dan personalia, serta SK pengangkatan calon kepla madrasah dan tenaga pendidik.
4. Dokumen Akademis dan Teknis : Rencana induk pengembangan Madrasah (RIPM), dokumen kurikulum, dan studi kelayakan (termasuk aspek geografis, sosial dan demografi).
5. Bukti Kepemilikan : Fotokopi sertifikat kepemiliken tanahatau surat keterangan yang sah atas nama yayasan.
6. Surat Pernyataan : Surat pernyataan kesanggupan untuk membiyai operasional madrasah selama miimal satu tahun.

Persyaratan :
1. Surat Permohonan.
2. Surat Pengantar dari Asal Sekolah / Pribadi.
3. Fc KTP, Akte Kelahiran, KK, Ijazah, dan Transkrip.

Persyaratan :
1. Surat Pengantar dari Asal Sekolah / Pribadi.
2. Surat Permohonan Pindah dari Madrasah Asal.
3. Surat Permohonan Rekomendasi dari Sekolah (Surat Permohonan Pindah dari Orangtua).
4. Fc KK, Akte, dan Rapot.

Persyaratan :

1. Dokumen sampul LCKH.
2. Dokumen LKB.

Persyaratan :
1. Surat Permohonan
2. Proposal Kegiatan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi dalam lembaga / organisasi

Persyaratan :
1. Surat Permohonan Verval dari PPAIW kepada Penyelenggara Zakat Wakaf

Persyaratan :
1. Putusan Isbat Nilah dari PA
2. Permohonan Isbat Nikah (N3)
3. FC KTP Catin, wali dan Saksi
4. FC KK Catin, wali dan saksi
5. Akta Kelahiran Catin
6. Foto Uk. 2x3 = 4 Lembar, 2x3 = 2 Lembar

Persyaratan :
1. Surat Keterangan Kelurahan, mengetahui camat.
2. Surat Keterangan N1-N4
3. Suat Kesehatan dari Puskesmas/Klinik & ELSIMIL
4. F.C KTP catin dan orang tua
5. F.C KK
6. F.C Akta Kelahiran
7. Pas Foto 2 x 3 = 2 lbr, 3 x 4 = 2 lbr, 4 x 6 = 1 lbr (memakai Peci songkok hitam
8. Surat rekomendasi KUA Asal.
9. Jika umur kurang dari 21 Th menyertakan Surat Keterangan N5
10. Jika Duda menyertakan Akta Cerai atau Surat Kematian (N6)
11. Surat Pernyataan Jejaka / Belum pernah nikah
12. Surat ijin poligami dari PA bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu.
13. Surat ijin kawin dari atasan (TNI, POLRI)

Persyaratan :
1. Surat pengantar dari Kelurahan yang di ketahui Camat
2. Surat Keterangan N1-N4
3. F.C KTP catin dan orang tua
4. F.C KK catin
5. F.C Akta Kelahiran catin
6. F.C Kutipan Akta Nikah ortu catin ( bagi pemohon catin putri
7. Surat Keterangan N5 jika pemohon berusia kurang dari 21 th
8. Akta Cerai bagi pemohon Duda / Janda cerai hidup.
9. Akta Kematian suami / istri bagi pemohon duda / janda cerai mati
10. Foto ukuran 3 X 4 = 2 lembar ( background warna biru )
11. Surat Pernyataan Status ( bermaterai dan di ketahui Lurah )
12. Surat ijin kawin dari atasan bagi pemohon (TNI, POLRI).

Persyaratan :
1. Foto Copy buku kutipan akta nikah,
2. Foto copy KTP
3. Menunjukkan buku nikah asli
4. Buku Agenda Legalisir

Persyaratan :
1. Dokumen pendaftaran nikah yang dinyatakan ditolak.
2. Lembar Penolakan Nikah Model N.7

Persyaratan :
1. Dokumen pencatatan nikah
2. Lembar NB
3. Blangko Akta Nikah
4. Buku Nikah
5. Surat Tugas,
6. Materi Khutbah Nikah
7. Wali nikah,calon pengantin dan saksi
8. Tanda terima pengambilan

Persyaratan :
1. Dokumen pendaftaran nikah dan blangko pemeriksaan nikah Model NB
2. Dokumen pendaftaran nikah dan Lembar NB
3. Calon pengantin PA dan PI, materi penesihatan/konseling
4. Dokumen hasil pemeriksaan nikah dan Lembar NB
5. Lembar NB yang telah tertandatangani catin, wali nikah, dan kepala KUA
6. Dokumen Pencatatan nikah

Persyaratan :
1. Surat pengantar Kelurahan
2. Surat Pernyataan masih suami/istri
3. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
4. Surat keterangan buku nikah rusak dan buku nikah yang rusak
5. FC KTP
6. FC KK
7. Foto ukuran 2x3 2 lembar

Persyaratan :
1. Sertifikat tanah HM/Surat Letter C tanah
2. Surat Pernyataan Bebas Sengketa
3. Surat Persetujuan Ahli Waris
4. Fc KTP, KK (Wakif, Ahli waris, Nadhir dan Saksi)
5. Surat kesanggupan menjadi nadzir
6. Surat kesanggupan nadzir di audit
7. Draf lembar ikrar wakaf
8. Draf susunan nadzir

Persyaratan :
1. Dokumen Ikrar Wakaf
2. Akta Ikrar Wakaf
3. Pengesahan Nadhir
4. Wakif, Nadhir
5. Fc. Dokumen pendukung lainnya

Persyaratan :
1. FC AIW
2. Penetapan Nadhir Lama
3. Daftar Nadhir Baru
4. Berita Acara Pergantian Nadhir
5. Bukti pengunduran diri/akta kematian nadhir

Persyaratan :
1. Fotocopy KTP yang bersangkutan rangkap 2
2. Fotocopy kartu keluarga rangkap 2
3. Surat baptis / tahbis asli
4. Fotocopy KTP dua orang saksi muslim rangkap 2
5. Pernyataan masuk islam diketahui lurah setempat rangkap 2
6. Persetujuan orang tua yang diketahui lurah rangkap 2 (bagi anak)
7. Materai Rp. 10.000,- 1 buah
8. Pas foto ukuran 3 x 4 tiga lembar (berkerudung bagi putrii dan memakai peci bagi putra)
9. Persyaratan dimasukkan dalam stopmap berwarna hijau

Persyaratan :
1. Calon Pengantin sudah menfatarkan ke KUA
2. Persyaratan Administrasi Nikah sudah lengkap
3. Penentuan tanggal pelaksanaan nikah sudah ditentukan

Persyaratan :
1. Masyarakat yang telah berusia 15 – 19 Tahun
2. Mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan remaja

Persyaratan :
1. Dokumen persyaratan nikah
2. Surat Tugas
3. Buku nikah
4. Blangko pemeriksaan
5. Akta Nikah
6. Buku Nikah

Persyaratan :

1. Usia minimal 12 Tahun.
2. FC KTP, KK, Akta Kelahiran/Surat Nikah/Ijazah SD atau SMP atau SMA (sederajat).
3. Pendaftaran sesuai domisili.

Persyaratan :

1. Asli surat permohonan pembatalan oleh ahli waris.
2. Asli surat keterangan waris mengetahui Lurah.
3. Asli Surat Pendaftaran Haji (SPH).
4. Asli bukti setoran awal/lunas.
5. Copy Akte Kematian.
6. Copy rekening tabungan jamaah haji.
7. Copy rekening tabungan ahli waris bank yang sama.
8. Copy KTP, KK ahli waris.
9. Nomor handphone.

Persyaratan :

1. Surat permohonan pelimpahan porsi.
2. Asli bukti setoran awal atau setoran lunas.
3. Asli Surat Pendaftaran Haji (SPH)
4. Copy akta kematian (jemaah meninggal dunia).
5. Asli surat keterangan sakit permanen dari dokter pemerintah(jemaah sakit permanen).
6. Copy KTP, KK, Akta lahir/Ijazah SD/SMP/SMA/Surat Nikah(Penerima Pelimpahan Porsi).
7. Penerima pelimpahan porsi adalah suami/istri, anak kandung, orang tua dan saudara kandung
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak(SPTJM)
9. Surat kuasa pelimpahan porsi
10. Copy rekening tabungan haji atas nama penerima pelimpahan porsi di bank yang samam

Persyaratan :

1. Asli surat keterangan dari RS Pemerintah dengan kategori sakit sesuai permenkes No: HK.02.01/MENKES?33/2020
2. Asli bukti setoran awal atau setoran lunas Bipih.
3. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan porsi kepada suami,istri,ayah,ibu,anak kandung atau saudara kandung diketahui RT,RW dan Lurah/Kades.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak(SPTJM)
5. Salinan KTP, KK, Akte Lahir/Surat Kenal Lahir, salinan Akta Nikah penerima pelimpahan dengan menunjukkan aslinya.
6. Rekening Tabungan Haji atas nama oenerima pelimpahan dengan bank yang sama.
7. Usia penerima pelimpahan minimal 12 tahun pada saat pengajuan pelimpahan
8. Sedangkan keberangkatan haji berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah

Persyaratan :

1. Suami/Istri dibuktikan dengan Akta Nikah dan Kartu Keluarga.
2. Anak kandung/orang tua kandung dan saudara kandung dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Persyaratan :

1. Suami/Istri, anak kandung, saudara kandung, dan menantu dibuktikan dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan atau surat nikah.